BERITA

Rocky Gerung

2008: Pertaruhan Keadilan Sosial

Ini rumus oposisi politik standar. Reaksi juga sudah datang dari Presiden Yudhoyono. Dan reaksi itu selalu mengambil posisi defensif. Ini juga adalah jurus dasar sebuah pemerintahan yang ingin bertahan. Persaingan ini akan mengerucut nanti dalam kampanye Pemilu. Tapi itu masih lama untuk bisa dihitung dari sekarang.

Kualitas Kebijakan
Yang dapat dilakukan sekarang adalah percobaan untuk membaca keresahan politik Presiden Yudhoyono terhadap rentetan kritik atas kondisi kehidupan rakyat yang masih sulit pada masa pemerintahannya ini, dan akibatnya pada popularitasnya tahun 2008.

Kebiasaan Presiden mengeluhkan beban kerjanya, justru menjadi umpan bagus bagi para pengkritiknya untuk terus membuat ”geger”, dan memancing Presiden untuk terus bersikap defensif.

Perang statistik misalnya sedang berlangsung antara pemerintah dengan para kritisi kebijakan publik. Negara tentu memiliki data resmi untuk membela kebijakannya. Tetapi politik bukanlah soal validitas data semata. Pertandingan politik adalah pertandingan interpretasi kebijakan.

Dan dalam soal ini tampaknya posisi presiden justru terpojok. Artinya, sekeras-kerasnya argumen kuantitatif presiden untuk memperlihatkan kemajuan-kemajuan pemerintahannya, tetap tidak dapat menutup kondisi kualitatif rakyat yang terus merasa terhimpit oleh berbagai kebijakan kabinet yang tidak populer. Indikator-indikator kemajuan ekonomi terlalu jauh dari ruang sosial rakyat sehari-hari.

Apalagi bila isu keadilan (yang pasti amat kualitatif) masuk dalam pikiran publik. Misalnya, soal jarak kekayaan yang amat tinggi antara 40 orang terkaya di Indonesia dengan penderitaan rakyat di medan berlumpur Sidoardjo dan daerah-daerah bencana di Sumatera, Jawa Tengah, NTT dan tempat-tempat lain. Kontras itu segera menisbikan semua angka sukses ekonomi yang diajukan pemerintah.

Isu keadilan itu tentu masih harus ditambah lagi dengan berbagai kecurigaan dan ketidakpercayaan elite Jakarta dan kelas menengah Indonesia terhadap keseriusan pemerintah dalam menuntaskan berbagai perkara ekonomi-politik tingkat tinggi: kasus BLBI, skandal BI-DPR, pembunuhan Munir, ancaman kebebasan beragama, konflik kepentingan dalam kabinet, arogansi MA, kinerja buruk DPR, dst.

Tentu saja tidak semua problem itu adalah menjadi tanggung jawab eksekutif. Di sini pemerintah dapat berkilah bahwa trias politika adalah batas yang tidak boleh diintervensi pemerintah. Tapi sekali lagi, kedudukan presiden amatlah sentral dalam menciptakan iklim bernegara yang adil dan jujur, sehingga publik hanya tahu bahwa semuanya harus ditagihkan pada Presiden. Begitulah politik oposisi bekerja.

Keadilan adalah ”rasa” yang tidak dapat diargumentasikan melalui statistik. Betul bahwa produk kabinet adalah kebijakan yang diperlukan untuk memajukan kemakmuran dan menjamin keadilan sosial. Betul bahwa indikator-indikator ekonomi adalah peralatan profesional untuk memastikan bekerjanya sebuah kebijakan. Betul bahwa dengan itu legitimasi pemerintah diperkuat.

Tetapi jangan langsung berharap bahwa rumus ini bekerja sempurna. Persoalannya adalah bahwa indikator-indikator itu tidak berbunyi secara politik untuk dapat menuai legitimasi, justru karena kuatnya persepsi bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah itu telah mengalami politisasi oleh berbagai kepentingan politik dalam kabinet. Inilah sumber serangan balik oposisi.

Media massa telah merumuskan urusan ini menjadi sentimen keadilan publik, dan presiden hanya mampu menggerutu, karena fakta kerasnya memang masih di situ: kabinet yang ia pimpin adalah lebih sebagai kumpulan kepentingan politik ketimbang penghasil kebijakan yang profesional. Inilah sesungguhnya problem utama dari terusiknya rasa keadilan publik yang kemudian dikapitalisasi oleh para pengkritik Presiden. Sekali lagi, di sini bukan statistik yang penting tetapi pudarnya kepercayaan terhadap profesionalitas kabinet.
Dalam situasi transisional sekarang ini, kondisi keadilan merupakan faktor yang paling krusial untuk diolah dalam kontestasi politik antara pemerintah dan oposisi.

Psikologi publik memang paling mudah diayun-ayunkan dalam isu keadilan, karena ia menyangkut langsung acuan kepastian hidup rakyat sehari-hari dalam situasi politik yang serba tak pasti. Karena itu, sia-sia semua pembuktian statistik oleh negara bila publik masih terus mencium aroma transaksi politik tingkat tinggi dalam tubuh kabinet Yudhoyono.

Strategi Rapuh
Berhadapan dengan situasi ini, sangatlah buruk strategi presiden (dan lingkaran dalamnya) yang terus-menerus bersikap defensif. Pemerintah yang defensif adalah pemerintah yang sebetulnya tidak pernah mampu membaca psikologi publik yang sesungguhnya.

Mengandalkan popularitas presiden yang masih tinggi sekarang ini, bukanlah pijakan yang aman untuk mengolah strategi kontestasi dalam pemilu nanti, karena setiap saat popularitas itu dapat pudar tiba-tiba akibat berbagai inkonsistensi kebijakan kabinet yang memang sarat dengan muatan politik kelompok.

Berhadapan dengan isu keadilan sosial, strategi defensif adalah strategi yang amat rapuh, karena ia ikut membela kinerja buruk kabinet. Padahal, justeru pada kabinetlah publik sedang mengarahkan kemarahannya.

Bila psikologi ini tidak dapat dibaca Presiden, sebuah kejadian politik kecil dapat berakibat fatal pada reputasi kepemimpinannya. Bila strategi defensif (dan terus menerus mengeluh) memang masih diminati Presiden Yudhoyono, boleh jadi hari-hari awal 2008 ini dapat menjadi hari-hari akhir popularitas pemerintahannya. (Sinar Harapan Jumat, 04 Januari 2008)

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia